Gerakan Pramuka Diperkenalkan

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.



Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.

Baca selengkapnya...

Lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia

Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.

Jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8).

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Baca selengkapnya...

1 Guru 1 Buku 1 Laptop

Program "1 Guru 1 Buku 1 Laptop" yang masih dalam tahap pencarian sponsor ini diramalkan bakal meningkatkan tingkat kreatifitas guru terutama kreatifitas mereka dalam menulis buku. Menurut sumber yang dapat dipercaya, 1 orang guru yang berhasil menulis 1 buah buku akan diberikan reward berupa 1 buah laptop.

Kabar baik yang mendengung pada acara Seminar Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan di Kota Malang tersebut, dihadiri oleh 3 orang pembicara utama. Beliau-beliau yang menjadi pelakon utama pada seminar tersebut adalah Bpk. Dr. Gatot HP, Direktur Seamolec, Bpk. Dr. H. Shofwan, SH, MSi., Kadis Pendidikan Kota Malang, dan Bpk. Ir. Didik Sukasdi, MT., General Manajer Telkom Malang.

Harapan para guru tentu saja merupakan harapan para siswa didik, dengan meningkatnya kualitas para guru, alhasil akan dilahirkan siswa-siswa yang juga akan jauh lebih baik dan lebih berprestasi. Betul apa yang disampaikan Bp. Khalid Mustafa - setelah saya mencoba menggulirkan sedikit usulan - dalam salah satu tulisannya di milis D3-TKJ dan milis Dikmenjur: "Wah, usulan yang sangat bagus. Memang selama ini konten pendidikan amat jarang tersedia, juga semangat menulis guru-guru kita sangat rendah. Mudah-mudahan dengan dorongan-dorongan tertentu, semangat mereka dapat meningkat. Ini saya cc juga ke milis dikmenjur..." http://groups.yahoo.com/group/dikmenjur/message/61104. yang juga disambut dengan tulisan balasan dari Bpk. Onno W Purbo sambil menyinggung suksesnya penyelenggaraan MURI Blogger sehari sebelumnya, 2 Agustus 2008, beliau menyebutkan bahwa semangat menulis para Blogger telah berhasil memecahkan rekor MURI dengan menghasilkan 1064 artikel dalam 3 jam nonstop oleh 300 blogger.

Semoga apa yang menjadi program beliau-beliau ini, yang benar-benar telah dirasakan memberikan banyak perhatian khusus untuk pengembangan dunia pendidikan ini, mendapat dukungan dari berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun dilaksanakannya dengan baik pada tingkat daerah. Amin.

Baca selengkapnya...

IPK & Dunia Kerja

Menjadi mahasiswa di Indonesia adalah sebuah kemewahan dan keberuntungan. Mewah, karena hanya 2% dari kurang lebih 220 juta rakyat Indonesia yang cukup beruntung bisa menjadi mahasiswa. Lalu setelah menjadi mahasiswa, apa yang selanjutnya diinginkan? Kebanyakan mahasiswa ingin cepat lulus dengan IPK tinggi. Bahkan sebagian besar mahasiswa yang memiliki IPK tinggi adalah motivasi utama untuk kuliah. Seberapa pentingkah IP bagi masa depan mahasiswa saat ini?

Ada orang yang menganggap IPK atau indeks prestasi kumulatif tinggi sangat penting di dalam mencari pekerjaan. Hampir lowongan kerja sekarang ini mensyaratkan bagi pelamar kerja harus memiliki IPK minimal 3,00. Coba lihatlah di lowongan kerja di media massa atau internet. Walaupun seorang itu punya kemampuan bagus kalau IPK tidak sampai 3 jelas surat lamaran kerjanya langsung dibuang di kotak sampah. Ibarat masuk rumah, sarjana yang memiliki IPK 3 sudah bisa masuk dulu. Memang saat ini persaingan dunia kerja sangatlah ketat, banyak perusahaan mencari pekerja yang benar-benar memenuhi kualifikasinya.

Berhasil atau tidaknya mahasiswa dalam memperoleh IPK yang sesuai harapan, ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor berikut sangatlah berperan dalam membentuk mahasiswa sebagai SDM-SDM dimasa datang. Mahasiswa yang memiliki dedikasi tinggi dalam proses belajar merupakan faktor terpenting, tetapi tidak kalah pentingnya bahwa keberhasilan tersebut memerlukan system pembelajaran yang tepat, benar dan ter-administrasi dengan baik. Apabila administrasi pembelajaran apalagi hasil evaluasi tidak tertata, akan banyak mengecewakan para mahasiswa karena kurangnya bukti otentik dalam proses pengukuran (evaluasi) berkala yang dilakukan oleh mahasiswa, dan akibatnya indikator yang dimunculkan menjadi kurang adil atau merugikan pihak-pihak tertentu. Masih banyak pula dosen yang dikeluhkan oleh mahasiswa dalam ruang kuliah, apakah itu dari sisi penyampaian atau dari kualitas dan kuantitas materi yang dikuasai dosen yang bersangkutan.

Baca selengkapnya...